Menghadapi sengketa perdata atau proses hukum pidana bisa menjadi pengalaman yang penuh tekanan. Di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Tentrem D.I Yogyakarta, kami hadir untuk membela dan memperjuangkan hak-hak hukum Anda di setiap tingkatan peradilan umum.

1. Hukum Perdata: Melindungi Hak Keperdataan Anda

Ketika terjadi sengketa antara individu atau badan usaha, kami siap memberikan pendampingan untuk mencapai solusi yang adil. Layanan kami meliputi:

• Sengketa Kontrak dan Bisnis: Penanganan gugatan ingkar janji (wanprestasi) dan perbuatan melawan hukum (PMH) yang timbul dari perjanjian kerjasama, jual-beli, atau utang piutang.

• Sengketa Pertanahan: Memberikan bantuan hukum dalam sengketa kepemilikan tanah, sewa-menyewa, dan sengketa properti lainnya.

• Eksekusi dan Lelang: Mengajukan permohonan eksekusi putusan atau memberikan perlawanan terhadap proses lelang yang tidak sesuai prosedur.

2. Hukum Pidana: Pembelaan di Setiap Tahap Proses Hukum

Setiap individu berhak mendapatkan pembelaan yang adil. Kami menyediakan pendampingan hukum yang komprehensif bagi Tersangka, Terdakwa, maupun sebagai kuasa hukum Korban, yang mencakup:

• Tingkat Penyidikan: Mendampingi klien selama proses pemeriksaan (BAP) di Kepolisian untuk memastikan hak-haknya terlindungi.

• Tingkat Penuntutan: Memberikan nasihat dan strategi hukum saat proses berjalan di Kejaksaan.

• Tingkat Persidangan: Melakukan pembelaan (pledoi) dan menghadirkan bukti di muka persidangan untuk memperjuangkan keadilan.

3. Permohonan Pengadilan: Mendapatkan Kepastian Hukum

Kami membantu Anda mengurus berbagai permohonan untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri, antara lain:

• Status Pribadi & Keluarga: Permohonan ganti nama, pengangkatan anak (adopsi), perwalian, dan pengampuan.

• Perkawinan (bagi non-Muslim): Pengajuan dispensasi nikah, izin, maupun pembatalan perkawinan sesuai hukum yang berlaku.

Komitmen kami adalah memberikan pendampingan hukum secara menyeluruh, mulai dari tingkat Pengadilan Negeri (PN), banding di Pengadilan Tinggi (PT), hingga upaya hukum luar biasa berupa Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung.