Pada Tahun 2025, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Tentrem D.I Yogyakarta telah menangani total 467 pendampingan, diantaranya 321 perkara litigasi (68,7%) dan 146 perkara non-litigasi (31,3%). Komposisi ini menunjukkan upaya pendampingan hukum tidak hanya berlangsung di ruang persidangan, tetapi juga edukasi dan pencegahan. Dominasi perkara litigasi mencerminkan tingginya kebutuhan masyarakat akan pembelaan hak, sementara non-litigasi menegaskan komitmen lembaga dalam membangun kesadaran hukum sejak hulu.

Sementara itu pendampingan tersebar di lima wilayah, yakni Kabupaten Sleman sebagai wilayah tertinggi 133 perkara atau 41,43%, disusul Kulon Progo dan Bantul masing-masing 62 perkara (19,31%), Kota Yogyakarta sebanyak 58 perkara (18,07%), dan Gunungkidul sebanyak 6 perkara (1,87%). Sebaran ini merefleksikan dinamika hukum di setiap wilayah serta menjadi pijakan penting bagi LBH Tentrem dalam menyusun strategi pelayanan hukum yang lebih responsif dan merata.